gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak akan ditandatangani oleh dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang akan tandatangan mampu sekretaris daerah (sekda) bisa kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dibuat penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilaksanakan supaya pengawasan lebih tidak susah. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris selama sini, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak hendak mengganggu proses peluncuran yang segera dilakukan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat itu telah dijelaskan makanya bagian pemprov dki jakarta tak mesti takut.
ada beberapa peraturan dan telah diperbaharui oleh karenanya mampu menjalankan bisnis agar kita merevisi apa tatacara supaya merumuskan surat di atas itu, papar mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah diharapkan pasti mau disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur dapat menunjuk internal agar adalah penanggungjawab, ujarnya.