kementerian dalam negeri menyatakan hasil evaluasi kepada peraturan daerah serta qanun aceh perihal bendera juga lambang daerah.
saya berharap semoga evaluasi dan dilaksanakan kemendagri, yang amat konstitusional tersebut, diikuti oleh gubernur dan dpr aceh. banyak 12 poin. papar menteri dalam negeri, gamawan fauzi, dalam kantor presiden jakarta, senin.
evaluasi qanun aceh akan diutarakan oleh pejabat kementerian di negeri kepada gubernur dan dpr aceh pada selasa (2/4).
gamawan harapkan pemerintah daerah aceh serta dpr aceh memahami hasil evaluasi serta menjalankan rekomendasi yang dilontarkan.
ketika ditanya langkah apa dan diselenggarakan pemerintah pusat bila pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun setelah melayani evaluasi yang dilontarkan pemerintah, gamawan menyampaikan kiranya menurut agama presiden bisa membatalkan peraturan daerah itu.
Baca yang lain: Lokasi Wisata Pulau Tidung - Mencari Peluang usaha - Adha Cream
ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini adalah subordinat daripada sistem nasional, tak boleh ada yang memenggal peraturan perundang-undangan, ujarnya.
gamawan mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah dengan undang-undang dan berlaku secara nasional.
ia serta menyambut baik imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, terhadap masyarakat di aceh agar menghormati proses hukum.
saya menyambut menarik imbauan itu, oleh karena tersebut aku menempuh cara-cara yang persuasif, yang prosedural, yang konstitusional seperti tersebut, tegasnya.
ia juga menungkapkan, seharusnya pemerintah aceh lebih memperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setelah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.